Author Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, adalah Menteri LHK dan Kehutanan Indonesia yang ke-10. Saat ini ia dipercaya bergabung di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Siti Nurbaya Bakar telah dilantik oleh Presiden Jokowi tanggal 23 Oktober 2019. Ini kedua kalinya ia menduduki jabatan di kementerian yang sama. Ia menggantikan Menteri sebelumnya yaitu Chairul Tanjung (Plt. Menteri Kehutanan) dan Balthasar Kambuaya (Menteri Lingkungan Hidup).
Siti Nurbaya Bakar lahir di Jakarta 28 Juli 1956 dari Pasangan Mochammad Bakar (Betawi) dan Sri Baini (Lampung) (viva.co.id). Dia memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Muhammadiyah III Matraman, Jakarta hingga lulus tahun 1968.
Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 50 Slamet Riyadi sampai tahun 1971. Lulus SMP Siti meneruskan ke Sekolah Menangah Atas Negeri 8 Bukit Duri (lulus tahun 1974). Selanjutnya Siti menempuh pendidikan tingginya di Institut Pertanian Bogor dari tahun 1975-1979 (Lestari, 2014).
Pergantian pemerintahan dari presiden SBY ke Jokowi memang membuat beberapa perubahan termasuk juga kementerian kehutanan yang digabung dengan kementerian lingkungan hidup.Ibu Siti Nurbaya Bakar ditunjuk oleh presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Menurut situs pribadinya (sitinurbaya.com), semenjak duduk di bangku Sekolah Dasar Siti telah berkenalan dengan “dunia birokrasi dan ilmu administrasi” melalui tulisan Said bin Tsabit (penulis kodifikasi Al Quran era pemerintahan Ustman bin Affan 644-656 Masehi). Baginya, Said yang dijuluki sebagai “Pena Allah” atau “Sekretaris Nabi” itu merupakan sosok idola yang mengispirasi gerak langkah Siti selanjutnya.
Oleh karena itu, setamat menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1979 Siti memulai karir dalam bidang birokrasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung (tirto.id).
Menurut Fathurrohman (2014), selama di Bappeda Provinsi Lampung Siti sempat menduduki berbagai jabatan, di antaranya: Kasi Penelitian Fisik (1983-1985), Kasi Pengarian (1985-1988), Kasubid Analisis Statistik, Kasi Tata Ruang (1988-1990), Kabid Penelitian (1990-1995), Wakil Ketua dan akhirnya Ketua Bappeda Tk. I Pemda Lampung dari tahun 1996 hingga 1998.
Sebagai catatan, selama di Bappeda, Siti Nurbaya Bakar menyempatkan melanjutkan pendidikan di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) Enschede, Belanda hingga meraih gelar master tahun 1988 (Aditya, 2014) dan gelar doktor dari Fakultas Perencanaan Sumber Daya Alam, Institut Pertanian Bogor.
Selain itu, dia juga berhasil meraih sejumlah penghargaan, seperti: Penerus Generasi 45 dari Dewan Harian Daerah Angkatan 45 (1996), penghargaan dari Menko Kesra atas partisipasi dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan (1996), penghargaan dari Ikatan Surveyor Indonesia dalam Aplikasi Sistem Informasi Geografi (1992), penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja RI sebagai Wakil Ketua Dewan Produktivitas Daerah (1989), dan penghargaan dari Gubernur Lampung atas Pencapaian Hasil Penataran P4 terbaik ke-2 (1980) (sitinurbaya.com)
Sukses berkarir sekitar 16 tahun di Bappeda Provinsi Lampung, tanggal 8 Mei 1998 Siti ditarik ke Jakarta untuk menempati jabatan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri pimpinan R. Hartono (Akuntono, 2014).
Selanjutnya, menjadi Sekretaris Jenderal Depdagri (2001-2005), tenaga pengajar perguruan tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah III (2001- sekarang), Pelaksana Manajemen STPDN (2003-2004), Dewan Komisaris Pusri (2011- sekarang), Ketua Komite Investasi dan Manajemen Resiko Pusri (2013), dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI (2006-2013) sebuah institusi yang dibentuk untuk menjembatani kepentingan-kepentingan legislatif pemerintah-pemerintah provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Aditya, 2014).
Penunjukan Siti sebagai Sekjen DPD RI menurut Ginanjar Sasmita yang dikutip oleh Fathurrohman (2014) disebabkan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengenal kinerja dan kemampuan Siti Nurbaya.
Sewaktu menjabat sebagai Pangdam Sriwijaya SBY pernah menghadiri presentasi Siti Nurbaya selaku ketua Bappeda tentang konsep tata ruang Hankam Provinsi Lampung. Penunjukan ini dibuktikan oleh Siti Nurbaya dengan meraih penghargaan dari Menteri Keuangan atas Laporan Akutansi Standar Tertinggi (2008-2011) dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan dari BPK-RI sejak penilaian awal sebagai Sekjen DPD-RI.
Bagi istri dari Rusli Rachman dan ibu dari Meitra Mivida NR serta Ananda Tohpati penghargaan tersebut merupakan beberapa dari sejumlah telah diterimanya sepanjang mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Penghargaan lain, di antaranya adalah: Satya Lencana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI (2000); Penerapan Informasi Teknologi dari ITB (2003); PNS Teladan Nasional dari Presiden RI (2004); prestasi kerja luar biasa dari Menteri Dalam Negeri RI (2004); Partisipasi Pejabat Eksekutif dalam Pers dari Dewan Pers Nasional (2004) Wibawa Seroja dari Lemhanas RI (2009); Pamong Award dari Alumi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (2009); 99 Most Powerful Women dari Majalah Globe Asis (2008-2010); Perempuan Terinspiratif dari Majalah Kartini (2008-2010; Kerjasama instansi pemerintah dan pers dari Jurnal Nasional (2010); Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden RI (2010); Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI (2010); Mitra Kerja Media dari SKH Jurnal Nasional (2010); Pemimpin Pancasila dari Yayasan Indonesia Satu (2011); dan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI (2011) (sitinurbaya.com).
Selain berprestasi di lingkungan birokrasi, tahun 2007-2008 Siti Nurbaya juga terlibat dalam lembaga non-pemerintah yaitu sebagai ketua steereng committee Institut Reformasi Birokrasi IndoPos-JawaPos (IRB-IPJP).
Gagasan pendirian lembaga yang hendak memperjuangkan reformasi birokrasi ini dilontarkan oleh Dahlan Iskan (pemilik Indopos-JawaPos Group) dalam ulasan kritisnya berjudul “Agar Birokrasi Tidak Seperti Ferrari di Atas, Bemo di Bawah”. Siti bersama lima orang anggota IRB-IPJP dinilai sebagai tokoh yang ahli dan memiliki pengalaman konkrit dalam bidangnya masing-masing, termasuk pengalaman langsung sebagai birokrat yang mencapai karir tertinggi (sitinurbaya.com).
Keterlibatan lain terjadi setelah pensiun tahun 2013 dengan terjun ke dunia politik melalui partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Di partai ini Siti menjabat sebagai Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasdem (Akuntono, 2014) lalu naik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem (Aditya, 2014).
Selanjutnya, dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI perwakilan Lampung dan terpilih. Namun, belum sempat bertugas di Senayan Presiden Joko Widodo memintanya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2014-2019 sebagai perwakilan Partai Nasdem di pemerintahan. Dan sekarang ini ia kembali membantu Presiden Jokowi untuk kembali menjabat di Kementerian LHK dan Kehutanan periode 2019 – 2024.